Modul 6: Hak dan Kewajiban Warga Negara

Kegiatan Belajar 1: Landasan Filosofis Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

A. Pengertian Hak dan Kewajiban

1. Pengertian Hak

• Etimologis (KBBI): Istilah "hak" memiliki makna 'benar', 'milik' atau 'kepunyaan', 'kewenangan', 'kekuasaan untuk berbuat sesuatu', 'derajat' atau 'martabat', dan 'wewenang menurut hukum'.
• Definisi: Kewenangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk melakukan sesuatu.

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)

• Yunani Kuno: Plato menyatakan kesejahteraan bersama tercapai jika warga melaksanakan hak dan kewajibannya.
• Tradisi Jawa: Konsep "Hak Pepe" yang memungkinkan warga desa menyampaikan pendapat yang bertentangan dengan penguasa.
• Magna Charta (1215): Tonggak awal perjuangan HAM di Inggris.
• Petition of Right (1628) & Bill of Right (1689): Memperkuat posisi parlemen dan rakyat terhadap raja di Inggris.
• John Locke: Berpendapat bahwa manusia tidak menyerahkan seluruh hak individunya kepada negara.
• Declaration of Independence AS (1776): Perumusan resmi pertama bahwa manusia dikaruniai hak-hak yang melekat oleh Tuhan.
• Declaration des Droits L’Homme et du Citoyen (Perancis 1789): Menyatakan HAM sebagai hak kodrati yang tak terpisahkan.
• The Four Freedoms (Franklin D. Roosevelt): Kebebasan berbicara, beragama, dari rasa takut, dan dari kemelaratan.
• Universal Declaration of Human Rights (1948): Puncak perjuangan HAM oleh PBB sebagai kerangka moral dan hukum universal.

3. Definisi HAM (UU No. 39 Tahun 1999) Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan Pemerintah demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

4. Pengertian Kewajiban

• Etimologis (KBBI): Berasal dari kata "wajib", yang berarti 'sesuatu yang harus dilaksanakan', 'keharusan', 'pekerjaan', atau 'tugas'.
• Kewajiban Warga Negara: Keharusan warga negara terhadap negaranya.

B. Landasan Filosofis Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Argumen Filosofis Hak

• Manusia terlahir dengan anugerah non-jasmaniah dari Tuhan, terutama kebebasan, yang menentukan harkat dan martabatnya.
• Hak adalah anugerah Tuhan YME yang harus dihormati. Tindakan yang tidak menghormati hak asasi harus dilawan.
• Negara wajib menjaga dan melindungi hak-hak tersebut melalui regulasi dan peradilan yang adil.
• Pengakuan ini termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan Sila Kedua Pancasila.

2. Argumen Filosofis Kewajiban

• Kewajiban muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya hak asasi.
• Kebebasan individu tidak mutlak, melainkan dibatasi oleh kebebasan orang lain.
• Kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain diperlukan untuk menghindari kekacauan (chaos).
• Hubungan hak dan kewajiban bersifat niscaya (saling mengandaikan); di mana ada hak, di situ ada kewajiban.
• Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28J UUD 1945.

---

Kegiatan Belajar 2: Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

A. Macam-Macam Hak Warga Negara

1. Klasifikasi HAM (Menurut Wahidin, 2015)

• Hak Asasi Pribadi (Personal Rights): Kebebasan bergerak, berpendapat, berorganisasi, dan beragama.
• Hak Asasi Politik (Political Rights): Hak memilih dan dipilih, ikut serta pemerintahan, mendirikan parpol.
• Hak Asasi Hukum (Legal Equity Rights): Perlakuan sama di mata hukum dan pemerintahan.
• Hak Asasi Ekonomi (Property Rights): Jual beli, perjanjian kontrak, hak atas kehidupan layak.
• Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights): Pembelaan hukum dan perlakuan sama dalam peradilan.
• Hak Asasi Sosial-Budaya (Social Cultural Rights): Pendidikan, pengajaran, dan pengembangan budaya.

2. Hak Warga Negara dalam UUD NRI 1945 (Pasal 28 A-J)

• Pasal 28A: Hak hidup dan mempertahankan hidup.
• Pasal 28B: Membentuk keluarga dan perlindungan anak.
• Pasal 28C: Mengembangkan diri, pendidikan, dan IPTEKS.
• Pasal 28D: Pengakuan hukum, pekerjaan layak, kesempatan dalam pemerintahan, status kewarganegaraan.
• Pasal 28E: Kebebasan beragama, memilih pekerjaan/tempat tinggal, berserikat, dan berpendapat.
• Pasal 28F: Komunikasi dan informasi.
• Pasal 28G: Perlindungan diri dan bebas dari penyiksaan.
• Pasal 28H: Kesejahteraan lahir batin, jaminan sosial, dan hak milik.
• Pasal 28I: Hak untuk tidak disiksa dan bebas diskriminasi.

3. Peraturan Pelaksana Komitmen perlindungan HAM juga diwujudkan melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM.

B. Harmoni Hak dan Kewajiban

1. Keseimbangan Meskipun peraturan tentang hak mendominasi, UUD 1945 mengatur kewajiban secara fundamental untuk menciptakan harmoni.

2. Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI 1945

• Pasal 27 ayat (1): Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
• Pasal 27 ayat (3) & Pasal 30 ayat (1): Ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
• Pasal 28J ayat (1): Menghormati hak asasi manusia orang lain.
• Pasal 28J ayat (2): Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang demi pengakuan dan penghormatan hak orang lain serta ketertiban umum.

3. Titik Harmoni Harmoni tercapai ketika negara melindungi hak warga negara, dan warga negara memenuhi kewajibannya mematuhi hukum serta menghormati hak orang lain. Pasal 28J menjadi kunci keseimbangan ini.