Modul 9: Otonomi Daerah serta Good and Clean Government

Kegiatan Belajar 1: Konsep Otonomi Daerah serta Good and Clean Government

A. Konsep Otonomi Daerah

1. Latar Belakang

• Muncul pasca-reformasi 1998 sebagai respons atas tuntutan manajemen pemerintahan yang baru, menggantikan sistem sentralistik yang dianggap gagal menciptakan pemerataan pembangunan dan memicu penyelewengan keuangan negara.
• Disahkan melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Definisi dan Tujuan

• Definisi: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur atau mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Tujuan: Mendorong demokrasi, prakarsa masyarakat lokal, peningkatan efisiensi administrasi, dan percepatan pembangunan sosial-ekonomi di daerah.

3. Landasan Hukum

• UUD NRI 1945: Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B.
• TAP MPR: No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Otonomi Daerah.
• Undang-Undang: UU No. 32/2004, UU No. 33/2004, dan UU No. 8/2005.

4. Prinsip Pelaksanaan

• Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keanekaragaman daerah.
• Didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
• Otonomi luas di tingkat kabupaten/kota dan otonomi terbatas di tingkat provinsi.
• Sesuai dengan konstitusi dan bertujuan meningkatkan kemandirian daerah.
• Meningkatkan fungsi legislatif dan anggaran di daerah.

5. Asas Pelaksanaan

• Asas Umum: Kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
• Asas Khusus:
  • Desentralisasi: Penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah otonom.
  • Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakilnya di daerah.
  • Tugas Pembantuan: Penugasan dari pemerintah pusat ke daerah untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan.

B. Konsep Good and Clean Government

1. Latar Belakang

• Istilah ini populer seiring dengan era reformasi, didorong oleh semangat untuk merombak tata kelola pemerintahan yang sebelumnya diwarnai praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
• Dikenal sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Perbedaan Government dan Governance

• Government: Merujuk pada lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan (cakupan sempit).
• Governance: Merujuk pada keseluruhan proses, tindakan, dan pola penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan tiga aktor utama secara setara: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
• Ketiganya membentuk jejaring (networking) dengan mekanisme saling kontrol (checks and balances).

3. Makna "Good" (Yang Baik)

• Secara Nilai: Menjunjung tinggi kehendak rakyat dan meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian, dan keadilan sosial.
• Secara Fungsional: Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

4. Kaitan dengan Demokrasi Semangat good governance sejalan dengan semangat demokrasi, di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat.

---

Kegiatan Belajar 2: Prinsip-prinsip Good and Clean Government

A. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Good Governance

Untuk menilai apakah suatu tata kelola pemerintahan dapat dikategorikan "baik", terdapat sembilan kriteria utama (berdasarkan dokumen UNDP 1997 dan LAN 2007):

1. Partisipasi: Keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana pemerintah harus membuka jalur partisipasi yang luas.
2. Taat Hukum (Rule of Law): Supremasi hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi untuk menjamin kepastian hukum.
3. Transparansi: Keterbukaan dalam pengelolaan informasi, terutama menyangkut kebijakan publik, anggaran, dan pengambilan keputusan.
4. Responsif: Kemampuan pemerintah untuk menanggapi dengan cepat dan tepat berbagai persoalan di masyarakat.
5. Berorientasi Kesepakatan (Consensus Oriented): Kemampuan memediasi berbagai kepentingan berbeda untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).
6. Kesetaraan (Equity): Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan kesempatan yang setara dalam berbagai bidang.
7. Efektif dan Efisien: Kemampuan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai target.
8. Akuntabilitas: Bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada warga negara atas tindakan dan kebijakan yang diambil.
9. Visi Strategis: Kemampuan pemimpin untuk memiliki pandangan jauh ke depan dan merumuskan strategi masa depan.

B. Strategi Mewujudkan Clean Government dan Upaya Mengatasi Korupsi

1. Konteks dan Definisi Korupsi

• Korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar dan penghalang utama terwujudnya clean government di Indonesia.
• Definisi (UU No. 31 Tahun 1999): Perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

2. Pengertian Luas Korupsi (Philips, 1997)

• Berpusat pada Kantor Publik: Penyimpangan pejabat publik dari tugas formalnya demi keuntungan pribadi.
• Berpusat pada Kepentingan Umum: Tindakan pemegang kekuasaan yang merusak kepentingan publik demi imbalan tertentu.
• Berpusat pada Pasar: Penggunaan korupsi sebagai "lembaga" ekstra legal untuk memengaruhi kebijakan birokrasi.

3. Strategi Pemberantasan Korupsi Menurut Azyumardi Azra, strategi meliputi:

1. Mengubah Kebijakan: Menghilangkan kebijakan yang membuka peluang korupsi.
2. Menata Struktur Penggajian: Memperbaiki sistem penggajian dan insentif di lembaga birokrasi dan politik.
3. Mereformasi Lembaga Hukum: Memperkuat penegakan hukum (law enforcement) dan supremasi hukum (rule of law).

4. Komponen Pendukung Strategi

• Membangun birokrasi profesional: Berdasarkan hukum, rekrutmen meritokrasi, dan kontrol keuangan kredibel.
• Menutup peluang korupsi: Mengurangi otoritas penuh pejabat dalam kebijakan dan keuangan.
• Menegakkan akuntabilitas: Memperkuat pengawasan internal/eksternal dan hukuman tegas.
• Strategi Tambahan: Penerapan kebijakan berbasis teknologi informasi (terutama dalam pengadaan barang/jasa) untuk transparansi.